Translate

Agustus 15, 2013

Proses Pengajuan Gugatan Ke PTUN Bagian 2




Pada postingan sebelumnya telah dijelaskan mengenai Proses Pengajuan Gugatan Ke PTUN Bagian 1
 
B. Dismissal proses
Dismissal proses merupakan salah satu urutan proses beracara di PTUN yang bertujuan untuk meneliti bagian bagian gugatan yang diajukan oleh penggugat, apakah layak untuk dilanjutkan ataukah tidak. Pemeriksaan dismissal dapat dilakukan secara

Agustus 07, 2013

Perbedaan Penggelapan Dan Korupsi

Apakah perbedaan yang mendasar antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup perusahaan?
Untuk dapat memahami perbedaan antara tindak pidana penggelapan dengan korupsi, terlebih dahulu kita lihat mengenai pengertian dari masing masingnya

Perbedaan Putusan Bebas Dan Putusan Lepas


Seringkali terjadi penafsiran yang kurang jelas mengenai perbedaan antara putusan bebas dengan putusan lepas. Namun sudah dijelaskan dalam beberapa ketentuan dalam undang undang, yaitu pada pasal 191 ayat (1) dan (2) kitab undang undang hukum acara pidana (KUHAP) tentang putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut :

Kontaminasi Budaya Luar Terhadap Budaya Lokal

Hasil gambar untuk Kontaminasi Budaya Luar
Kemajuan teknologi dan informasi dapat dikatakan sebagai lokomotif kehidupan peradaban moderen. Berbagai perangkat media elektronik telah memudahkan siaran berbagai gaya, mode, style, cara hidup masyarakat moderen. Hilangnya batas batas antara negara yang satu dengan negara yang lainnya dewasa ini merupakan pengejawantahan dari kemajuan pesat teknologi informasi. Kondisi hilangnya batas batas teritorial negara telah banyak memberi indpirasi kepada para tokoh hubungan internasional untuk menganalisa fenomena

Bisakah Menggugat Janji Dari Pacar ?


Anak muda jaman sekarang, tidak ada yang tidak mengenal yang namanya pacaran. Mulai dari anak  Sekolah Dasar sampai anak kuliahan,  ketika anda sedang dalam masa seperti itu, maka dunia seakan milik berdua. Katanyaaa,,,!!! Kemudian berbagai macam janji pun tercipta karenanya.
Dalam konteks hukum perjanjian, perjanjian dapat dikatakan sah apabila

Status Agama & Kepercayaan Dalam KTP

Di indonesia terdapat berbagai macam bentuk agama dan kepercayaan. Namun tidak semua kepercayaan yang ada dan dianut oleh seseorang akan ditulis atau dicantumkan dalam KTP.
Secara formal, tidak ada undang undang yang secara khusus mengakui satu atau lebih agama di indonesia. Satu satunya undang undang yang menyebut keberadaan agama agama adalah UU No.1/PNPS/1965 tentang